Gubernur Bali Wayan Koster mendukung 18 gubernur lain yang menyampaikan aspirasi terkait pemotongan dana transfer ke daerah kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, pemotongan TKD berpengaruh pada pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang tengah dijalankan.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Info Kejadian Bali.
Gubernur Bali Sepakat Dengan Aspirasi 18 Gubernur
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa aspirasi 18 gubernur yang hadir di Jakarta sudah mewakili kesulitan daerah akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD). Meski dirinya berhalangan hadir, Koster menyebut isi aspirasi tersebut seragam, yaitu menunjukkan adanya penurunan dana TKD yang cukup besar dan berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai operasional pemerintah.
Koster mengatakan ketidakhadirannya bukan berarti Bali tak terdampak, melainkan karena ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan. Ia memastikan Bali ikut merasakan dampak pemotongan itu, meski detail angka pemotongan untuk Bali belum diungkap. Gubernur meminta agar pemerintah pusat mendengarkan aspirasi tersebut demi keberlangsungan pembangunan di daerah.
Dari pertemuan yang diwakili 18 gubernur itu sendiri, pemotongan TKD nasional rata-rata mencapai 20 persen lebih, sebuah angka yang cukup signifikan dan menimbulkan kekhawatiran terhadap pelaksanaan program daerah di tahun mendatang.
Dampak Pemotongan Dana Transfer ke Daerah
Penurunan alokasi dana TKD ini berdampak besar pada berbagai aspek pemerintahan daerah. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah kesulitan dalam membayar tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan mengelola belanja operasional. Termasuk pembayaran kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Jambi, Al Haris, menekankan bahwa pemotongan ini mengurangi kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Penurunan drastis dana transfer juga membuat daerah merasa beban pembiayaan semakin berat tanpa mendapatkan solusi pasti dari pemerintah pusat.
Secara keseluruhan, alokasi dana TKD dalam rancangan anggaran 2026 mengalami penurunan drastis menjadi Rp649,99 triliun, dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar Rp864 triliun, serta alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan stagnasi pembangunan daerah.
Baca Juga: KONI Tabanan Siapkan Rp 3 Miliar, Sebagai Bonus Atlet Porprov Bali
Respon Menteri Keuangan Atas Aspirasi Gubernur
Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh 18 gubernur melalui pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan mengevaluasi kembali kebijakan pemotongan dana TKD tersebut. Purbaya menyatakan rencana evaluasi akan dilakukan pada pertengahan triwulan tahun 2026.
Ia juga menyampaikan kemungkinan pengembalian dana kepada daerah jika kondisi perekonomian nasional membaik. Pernyataan ini memberi harapan kepada pemerintah daerah bahwa kendala keuangan yang dihadapi saat ini. Bersifat temporer dan akan ada solusi di masa depan.
Pertemuan ini merupakan bentuk dialog penting antara pemerintah pusat dan daerah yang menggarisbawahi perlunya sinergi serta solusi bersama. Agar pembangunan di daerah tidak terhambat akibat isu pembiayaan.
Harapan dan Tuntutan Gubernur Untuk Pemerintah Pusat
Para gubernur, termasuk Gubernur Bali, sepakat agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali pemotongan dana transfer ke daerah yang sangat memengaruhi kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Mereka menuntut keadilan fiskal dan keberpihakan pusat agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah tidak terganggu.
Harapan para gubernur adalah agar penanganan masalah ini dilakukan serius dan segera, dengan mekanisme yang transparan. Mereka juga mengingatkan bahwa kemampuan daerah dalam membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengelola pembangunan adalah kunci utama kelancaran tugas pemerintah.
Gubernur Bali mengajak pemerintah pusat dan gubernur lain untuk tetap bersinergi mencari solusi yang pragmatis dan adil dalam menghadapi tantangan fiskal saat ini demi kemajuan daerah dan kesejahteraan warga.
Simak berita update lainnya tentang Bali dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpercaya hanya di Info Kejadian Bali.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari periskop.id