DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-8 untuk mendengarkan pandangan Gubernur Bali terkait dua Raperda penting bagi daerah.
Raperda ini mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Serta Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda PKB). Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menentukan arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah Bali untuk tahun mendatang.
Simak beragam informasi menarik dan berkenaan berikut ini untuk memperluas wawasan Anda hanya di Info Kejadian Bali.
Pandangan Umum Gubernur Bali Terhadap Raperda APBD 2026
Gubernur Bali menyampaikan pandangan terhadap Raperda APBD Semesta Berencana 2026 sebagai dasar keuangan daerah. Dokumen ini diharapkan mendukung tata kelola keuangan yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan matang diperlukan demi keberlanjutan pembangunan.
Penyusunan Raperda menekankan kepatuhan pada prinsip good financial governance berdasarkan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah. Langkah ini memastikan alokasi anggaran tidak spekulatif, tetapi sesuai potensi pendapatan dan prioritas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi penyampaian Raperda oleh Gubernur Bali.
Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan pentingnya menjaga efektivitas program prioritas dan kesinambungan pembangunan daerah sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Upaya ini didukung oleh seluruh fraksi yang menyatakan dukungan terhadap pembahasan lebih lanjut dua Raperda yang diajukan.
Strategi Penyertaan Modal Pada Perseroda PKB
Raperda kedua yang dibahas adalah mengenai Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB), sebuah langkah strategis untuk memperkuat sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif. Ini dipandang sebagai investasi sosial dan budaya yang berpotensi memperluas lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat.
Dukungan pembiayaan ini diharapkan menjaga budaya Bali dan mendorong ekonomi. Fraksi PDI Perjuangan mendukung penyertaan modal daerah sebagai bagian upaya tersebut. Fraksi Golkar juga mendukung, terutama untuk mengurangi ketergantungan PAD dari sektor kendaraan bermotor.
Meskipun demikian, Fraksi Gerindra-PSI menekankan pentingnya kelengkapan dokumen pendukung. Seperti anggaran dasar dan rencana bisnis, sebelum keputusan penambahan modal ditetapkan. Fraksi Demokrat–NasDem mengusulkan agar saham Perseroda PKB dapat ditawarkan kepada seluruh kabupaten/kota di Bali guna memperkuat kolaborasi antarwilayah.
Baca Juga: PAD Bali Diproyeksi Turun Jadi Rp 3,9 Triliun, Pemprov Siapkan Strategi
Tanggapan Dan Masukan Dari Fraksi-Fraksi DPRD
Secara umum, semua fraksi di DPRD Bali menyatakan dukungan terhadap pembahasan lebih lanjut dua Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Namun, beberapa fraksi juga memberikan masukan dan catatan penting untuk penyempurnaan Raperda tersebut.
Fraksi Gerindra-PSI menyoroti selisih antara alokasi dana transfer pusat dan hasil rapat Badan Anggaran DPRD serta TAPD. Mereka juga menilai realisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) belum optimal, dengan potensi Rp569,1 miliar dari 5,9 juta wisatawan asing pada 2024.
Fraksi Golkar mencatat adanya peningkatan nilai RAPBD 2026 menjadi Rp3,9 triliun, meskipun menurun dibanding APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp4,2 triliun. Mereka juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. Serta mencari sumber PAD baru yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah.
Harapan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan
DPRD menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antara provinsi serta kabupaten/kota dalam pelaksanaan program pembangunan. Hal ini krusial untuk mewujudkan Bali yang berkelanjutan dan berdaya saing di masa depan.
Raperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang menjamin hak publik dalam mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di Bali. Transparansi ini penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Secara keseluruhan, rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi pembangunan antara eksekutif dan legislatif demi kemajuan Provinsi Bali. Komitmen bersama ini diharapkan dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Bali.
Dapatkan update terkini, berita terpercaya, dan informasi seru tentang Bali kami hadirkan setiap hari nya spesial untuk Anda, hanya di sini Info Kejadian Bali.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari bali.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari terasbalinews.com