Wayan Koster menegaskan sistem digital pada PWA mampu mencegah praktik korupsi dan meningkatkan transparansi pengelolaan secara menyeluruh.
Gubernur Bali Wayan Koster tegas menyatakan tidak ada korupsi dalam pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Seluruh pembayaran PWA berjalan secara digital, langsung masuk ke rekening bank dan kas daerah tanpa perantara tunai. Koster menekankan, sistem ini membuat alur dana transparan dan sulit disalahgunakan.
Temukan berbagai informasi menarik dan bermanfaat untuk menambah wawasan Anda, hanya di Info Kejadian Bali.
Sistem PWA Sudah Digital
PWA sebesar Rp150 ribu per kunjungan dibayar lewat aplikasi atau kanal pembayaran digital, bukan melalui kas kecil atau orang. Semua transaksi tercatat otomatis dan terintegrasi dengan sistem keuangan Pemprov Bali, sehingga bisa dilacak dengan jelas. Koster menegaskan tak ada “tangan‑tangan” pribadi yang menyentuh dana PWA.
Sistem digital ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov menjaga pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan penerimaan PWA bisa diakses dan diaudit dengan mudah, sehingga masyarakat tidak perlu curiga akan penyelewengan. Koster menilai, PWA seharusnya dilihat sebagai instrumen pendanaan yang sehat.
Meski begitu, Koster mengakui PWA belum optimal dibanding jumlah kunjungan wisatawan asing. Namun, ia menegaskan kekurangan ini bukan karena korupsi, melainkan soal regulasi dan cakupan sistem. Pemprov Bali terus mengupayakan perbaikan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Penggunaan Dana PWA
Sejak Februari 2024, PWA telah dibayar lebih dari 2,1 juta wisatawan, menghasilkan sekitar Rp318 miliar dalam satu tahun. Pada 2025, jumlah penerimaan naik menjadi sekitar Rp369 miliar dari 2,4 juta wisatawan yang membayar. Angka ini menunjukkan bahwa PWA memberikan kontribusi signifikan bagi daerah.
Dana PWA dialokasikan untuk pelestarian budaya, perlindungan adat, dan penanganan isu lingkungan di Bali. Sebagian juga digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur wisata. Koster menegaskan, penggunaan dana ini sudah diatur dalam peraturan yang berlaku dan tidak sembarangan.
Pemprov Bali menekankan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Keimigrasian, dan BPKP untuk meningkatkan efektivitas PWA. Koster menilai, masalah utama bukan korupsi, tetapi keterbatasan cakupan dan regulasi. Karena itu, Pemprov terus mendorong perubahan kebijakan agar PWA bisa berjalan lebih optimal.
Baca Juga: Geger! Koster Soroti Kasus TPA Suwung, Mantan Kadis Lingkungan Hidup Resmi Jadi Tersangka
Tanggapan Atas Dugaan
Isu dugaan korupsi PWA sempat ramai, terutama karena pemeriksaan tujuh pejabat Pemprov Bali oleh Kejaksaan Agung. Koster menegaskan pemeriksaan itu tidak terkait dana PWA, karena semua pembayaran sudah tercatat secara digital. Ia menolak anggapan bahwa PWA adalah pintu korupsi.
Koster menjelaskan pemeriksaan lebih bersifat klarifikasi dan koordinasi kebijakan, bukan penyelidikan korupsi. Ia meminta masyarakat tak terlalu terpancing konten negatif di media sosial dan tetap melihat fakta sistem digital yang berjalan. Tujuannya, fokus aparatur tetap pada pelayanan publik, bukan polemik.
Pemerintah Bali juga menekankan keterbukaan terhadap kritik, selama tetap berdasar pada data dan kajian. Koster berharap program PWA bisa dilihat sebagai upaya serius Bali menjaga keberlanjutan pariwisata, bukan hanya bahan perdebatan. Kepercayaan pada sistem digital menjadi kunci agar PWA berjalan lebih baik.
Masa Depan PWA Bali
Pemerintah Provinsi ingin menjadikan PWA sebagai salah satu sumber penting pendanaan keberlanjutan Bali. Pungutan ini tidak hanya menambah pendapatan daerah, tetapi juga bentuk kontribusi wisatawan asing terhadap budaya dan lingkungan. Koster menekankan, PWA harus dilihat sebagai bagian dari pariwisata berkelanjutan.
Koster mendorong sosialisasi lebih luas agar masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan memahami manfaat PWA. Pemerintah juga menggandeng hotel, villa, dan agen wisata sebagai ujung tombak penagihan PWA, dengan imbal jasa dan insentif tertentu. Tujuannya, meningkatkan kepatuhan dan penerimaan tanpa mengganggu kenyamanan wisatawan.
Di tengah tantangan regulasi dan cakupan, Koster menegaskan komitmen menjaga integritas dan transparansi PWA. Ia mengajak kerja sama dengan pusat, DPRD, dan masyarakat untuk memperkuat kebijakan ini. Dengan dukungan luas, PWA diharapkan menjadi model pungutan wisata yang bersih, efisien, dan berkelanjutan.
Dapatkan update terkini, berita terpercaya, dan informasi seru tentang Bali kami hadirkan setiap hari nya spesial untuk Anda, hanya di sini Info Kejadian Bali.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari nusabali.com