Gubernur Bali I Wayan Koster telah menolak usulan pembangunan kasino di Pulau Bali, meskipun ia mengklaim telah diimingi uang sebesar Rp 100 triliun.
Penolakan ini didasari pada prinsip bahwa masa depan Bali adalah pariwisata berbasis budaya, yang dianggap tidak memiliki saingan di dunia. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Info Kejadian Bali.
Tawaran Investasi Rp100 Triliun Untuk Kasino di Bali
Beberapa pengusaha mengusulkan pembangunan kasino bertaraf internasional di Bali dengan investasi mencapai Rp100 triliun. Mereka beralasan bahwa kasino dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan dan dapat membantu memecahkan masalah sosial-ekonomi di Bali, seperti pengelolaan sampah dan pemerataan ekonomi.
Usulan ini juga menyebutkan bahwa kasino dapat dibangun di kawasan-kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Karangasem, Buleleng, Jembrana, atau Bangli, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Asal Mula Wacana Pembangunan Kasino di Bali
Wacana pembangunan kasino di Bali telah menjadi topik kontroversial dan memicu beragam reaksi. Ide ini kembali dilontarkan oleh politisi muda Partai Golkar. Agung Bagus Pratiksa Linggih, yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali.
Sebelumnya, wacana legalisasi perjudian di Bali pernah mencuat sekitar tahun 2000-an. Dengan usulan pusat perjudian kasino di kawasan Pulau Nusa Penida. Pratiksa Linggih mengusulkan pembangunan kasino bertaraf internasional di Bali dengan beberapa pertimbangan.
Salah satu alasannya adalah untuk membantu Pemerintah Daerah Bali membiayai pengelolaan sampah. Yang membutuhkan sekitar Rp 3 triliun untuk mengelola 100 persen sampah yang dihasilkan di Bali.
Ia percaya bahwa pembukaan kasino dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali, yang saat ini hanya sekitar Rp 4 triliun per tahun.
Pratiksa Linggih mengacu pada Singapura, yang berpotensi memberikan tambahan pendapatan asli daerah sekitar Rp 12 hingga Rp 13 triliun per tahun dari sisi perjudian saja, belum termasuk pendapatan dari hotel, restoran, ekonomi sekitar kasino, dan pajak pegawai.
Baca Juga: Kasus Pembunuh Komang Alam di Arena Judi Tajen Kintamani Jadi Tersangka
Prospek Potensial Pembangunan Kasino
Agung Bagus Pratiksa Linggih dari HIPMI Bali berpendapat bahwa pembangunan kasino dapat menjadi “musuh alami” judi online dan diperuntukkan bagi kalangan mampu. Ia mengusulkan agar kasino dibangun dalam kawasan tertentu. Seperti ITDC, di daerah miskin seperti Kabupaten Karangasem, Buleleng, Jembrana, atau Bangli, untuk mendorong pemerataan ekonomi.
Dengan pendekatan ini, dampak buruk terhadap adat dapat dikontrol. Ia juga berharap bahwa 50 persen dari manajemen kasino nantinya adalah orang Bali, sehingga masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di negerinya sendiri.
Pendapatan dari kasino juga bisa dialokasikan untuk pelestarian budaya dan pengelolaan sampah.Pengusaha akomodasi pariwisata I Putu Darmaya. Ketua PHRI Kabupaten Klungkung.
Mengakui adanya sisi positif dan negatif yang perlu dikaji lebih dalam. Ia mencontohkan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Makau, dan Hong Kong yang melegalkan kasino dengan regulasi ketat, melarang penduduk lokal untuk berjudi dan membatasi akses.
Darmaya berpendapat bahwa kasino akan berdampak positif jika penduduk lokal hanya bekerja sebagai tenaga kerja dan tidak diizinkan untuk berjudi. Perputaran uang dari usaha perjudian yang dilegalkan sangat besar. Dan regulasi harus digodok secara matang.
Kontroversi Hukum Pembangunan Kasino
Pembangunan kasino di Bali tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai budaya. Tetapi juga melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Kasino termasuk dalam kategori perjudian, yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, pembangunan kasino di Bali tidak dapat direalisasikan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Selain itu, keberadaan kasino dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif, seperti peningkatan angka kriminalitas, kerusakan moral, dan perubahan perilaku masyarakat. Hal ini dapat merusak tatanan sosial dan budaya Bali yang selama ini dikenal sebagai daerah yang aman, damai, dan berbasis spiritualitas.
Sikap Pemerintah Pusat dan Pelaku Industri Pariwisata
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga menegaskan penolakan terhadap wacana pembangunan kasino di Bali.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. Menegaskan bahwa tidak ada rencana pembangunan kasino di Bali karena hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Ia menambahkan bahwa pembangunan kasino dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Serta bertentangan dengan visi pariwisata berkelanjutan yang diusung pemerintah.
Selain itu, pelaku industri pariwisata di Bali, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, juga menolak keras usulan pembangunan kasino. Mereka berpendapat bahwa kasino tidak sejalan dengan konsep pariwisata Bali yang berbasis budaya dan dapat merusak citra Bali sebagai destinasi wisata yang ramah keluarga dan berbasis spiritualitas.
Untuk informasi lengkap mengenai Bali. Kalian bisa kunjungi Info Kejadian Bali, yang menjadi sumber berita terpercaya yang menyediakan update real-time dan laporan mendalam tentang kondisi di pulau ini.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari voi.id
- Gambar Kedua dari www.balipost.com