Gubernur Bali, Wayan Koster, secara langsung pimpin pembongkaran 48 bangunan liar di kawasan Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kabupaten Badung.
Pembongkaran yang dimulai pada Senin, 21 Juli 2025 ini menjadi langkah tegas pemerintah dalam menertibkan aktivitas ilegal yang mengancam kelestarian lingkungan dan tata ruang wilayah pariwisata Bali. Proses pembongkaran ini diperkirakan akan berlangsung selama satu bulan.
Latar Belakang Pembongkaran Bangunan Liar di Pantai Bingin
Bangunan-bangunan yang dibongkar merupakan struktur ilegal yang dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Badung, bukan di atas lahan pribadi. Menurut Gubernur Koster, keberadaan bangunan tersebut melanggar aturan dan berpotensi merusak citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang memprioritaskan kelestarian alam.
Penertiban ini menjadi perwujudan komitmen pemerintah untuk menjaga tata ruang dan lingkungan dari pembangunan sembarangan yang tidak berizin.
Prosedur Penertiban Sesuai Standar Operasional
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, memastikan bahwa pembongkaran dilakukan sesuai prosedur operasional standar (SOP). Pemkab Badung telah mengirimkan surat peringatan dan teguran tertulis sebanyak tiga kali kepada pemilik bangunan sebelum akhirnya mengambil langkah tegas eksekusi pembongkaran.
Hari pembongkaran merupakan batas akhir toleransi setelah semua proses administrasi dan pendekatan hukum dijalankan secara transparan.
Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Bali
Pembongkaran ini adalah wujud sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakkan peraturan daerah dan buah hasil rekomendasi legislatif. Gubernur Koster menegaskan perlindungan terhadap pekerja yang terdampak tetap menjadi prioritas
Namun keteraturan dan kepatuhan terhadap aturan juga harus ditegakkan demi masa depan Bali. Pemerintah Provinsi nantinya akan membentuk tim audit untuk menginvestigasi perizinan pariwisata secara menyeluruh guna menindak tegas pelanggar aturan di seluruh Bali.
Baca Juga: Mencapai Ribuan! 5.631 Warga Bali Pilih Bekerja di Luar Negeri Awal 2025!
Dukungan dan Tanggapan DPRD Bali
Langkah tegas penertiban bangunan liar ini mendapat dukungan dari DPRD Bali, khususnya Komisi I yang menangani masalah tata ruang dan pembangunan. Ketua Komisi I, I Nyoman Budiutama. Ia menyatakan bahwa pembongkaran tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dan sidak yang dilakukan sejak awal tahun 2025.
Anggota DPRD menegaskan sikap tegas tanpa pandang bulu akan terus diterapkan terhadap pelanggaran tata ruang yang merugikan kepentingan daerah dan masyarakat.
Tantangan dan Respons Masyarakat
Meskipun mendapat dukungan pemerintah dan DPRD. Penertiban ini tidak luput dari protes dan penolakan dari beberapa pihak yang berkepentingan dengan bangunan tersebut. Namun, pemerintah mengimbau semua pihak untuk memahami pentingnya penegakan aturan demi menjaga aset daerah dan alam Bali.
Setelah proses pembongkaran selesai, Pemerintah Kabupaten Badung juga berencana membuka dialog dengan para pekerja dan pemilik bangunan.
Pandangan dan Langkah Ke Depan
Pembongkaran 48 bangunan di Pantai Bingin menjadi langkah awal yang menandai keseriusan pemerintah dalam menjaga tata kelola pariwisata dan lingkungan Bali. Pemerintah berkomitmen untuk menerapkan tindakan serupa di wilayah lain yang terindikasi pembangunan liar dan ilegal.
Penegakan aturan tata ruang secara konsisten menjadi fondasi penting agar Bali tetap menjadi destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.
Kesimpulan
Pembongkaran 48 bangunan liar di Pantai Bingin yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung. Ia menegaskan sikap tegas pemerintah dalam memelihara tata ruang dan lingkungan Bali. Melalui prosedur yang sesuai standar, koordinasi antar pemerintah daerah dan provinsi, serta dukungan legislatif DPRD Bali. Tindakan ini menjadi wujud nyata perlindungan terhadap aset daerah.
Meski tantangan dan penolakan muncul, langkah ini membuka jalan untuk penegakan hukum yang adil dan terukur demi menjaga keindahan serta kelestarian Pulau Dewata. Pemerintah juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat secara dialogis guna memastikan keberlanjutan dan keadilan sosial di balik pelaksanaan penertiban ini.
Untuk informasi lengkap mengenai Bali, kalian bisa kunjungi Info Kejadian Bali, yang menjadi sumber berita terpercaya yang menyediakan update real-time dan laporan mendalam tentang kondisi di pulau ini.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari updatebali.com
- Gambar Kedua dari voi.id